Ormas islam tak ada lag dialog untuk fauzi bahar

PADANG, HALUAN — MUI Sumbar dan Ormas Islam kecewa dengan tidak hadirnya Fauzi Bahar pada rapat pembahasan izin investasi Lippo Group di Masjid Nurul Iman, Padang, Rabu (4/12) malam. Fauzi Bahar berjanji menghadiri rapat tersebut pada pukul 21.30 WIB. Namun ketika ditunggu sampai pukul 00.00 WIB, Walikota Padang itu tidak kunjung datang.
Rapat tersebut dihadiri sekitar 40 orang yang terdiri dari MUI Sumbar, MTKAAM Sumbar, Forum Masyarakat Tolak Siloam, ormas islam, Forum Mahasiswa Tolak Siloam, tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta tamu dari Jakarta.
“Pertemuan ini terkesan mendadak karena ada massa dari rantau untuk membicarakan tentang perizinan pembangunan Siloam di Padang. Menurut perjanjian, walikota akan datang pada pukul 21.30 WIB, kemudian ditunda sampai pukul 22.30. Kita akan tunggu sampai pukul 00.00. Kalau tak datang juga, berarti tak ada peluang lagi untuk bertemu dengan cara musya­warah. Kami tidak bisa lagi menahan mahasiswa dan ormas islam untuk mengambil langkah yang lain untuk bertemu wali­kota,” ujar Gusrizal Azhar, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar.
Ia menjelaskan, pertemuan diadakan untuk membantah kabar yang menyebutkan, MUI Sumbar tidak memberikan forum per­temuan antara Walikota Padang dan ormas islam. “De­ngan adanya pertemuan ini, tidak ada lagi pemberitaan di media bahwa MUI Sumbar tidak sediakan forum pertemuan antara walikota Padang dan ormas islam,” tegasnya.
Ketika MUI Sumbar dan ormas islam sedang menunggu, yang datang malah Badan Koordinasi Nasional (Bakornas). Ketua Bakornas, Husni Hadi membawa kabar, Fauzi Bahar menyatakan mencabut izin pembangunan Siloam. “Tadi kami sudah berunding dengan walikota di rumah dinasnya. Di sana ia mengatakan bahwa ia siap mencabut izin pembangunan Siloam, asalkan dengan musya­warah. Alasan pencabutan tersebut adalah karena pemba­ngunan Siloam tidak sesuai dengan kearifan lokal Minang­kabau, yakni Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kita­bullah,” sebutnya.
Kedatangannya ke Padang, kata Husni Hadi, adalah sesuai fungsi lembaganya, yakni men­jaga keutuhan NKRI dari ber­bagai aspek, agar lintas pihak tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang akan merusak nilai budaya bangsa. Ia turun ke Padang karena melihat kemelut yang terjadi akibat pro-kontra pembangunan investasi Lippo Group di Padang.
Ketika ditanya kenapa Fauzi Bahar tidak menghadiri perte­muan tersebut, Husni menjawab, Fauzi Bahar baru pulang dari Pasaman Barat, di rumahnya saat itu sedang banyak tamu yang datang mengucapkan selamat karena kota Padang keluar sebagai juara MTQ XXXV Tingkat Sumbar di Pasaman Barat.
Karena tidak ada pernyataan resmi dari Fauzi Bahar, MUI Sumbar dan ormas islam mem­berikan surat pencabutan izin pembangunan Siloam kepada Fauzi Bahar melalui Bakornas, untuk ditandatangani oleh walikota Padang.
Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Gusrizal Azahar mengatakan, kalau walikota Padang ingin mencabut izin pembangunan Siloam, Alhamdulillah. Kalau walikota menginginkan pencabutan terse­but di hadapan forum, pihaknya siap menyediakan forum yang menghadirkan ormas islam, tokoh masyarakat bahkan massa sebanyak yang demo tempo hari, untuk mendengarkan pencabutan tersebut. Jika itu terjadi, pihak­nya akan menjadikan hari itu hari syukur bersama.
Kalau Walikota tidak men­cabut izin tersebut, tegas Gusrizal, seperti yang ia katakan sebe­lumnya, MUI Sumbar tidak bisa lagi menahan umat untuk melakukan hal-hal yang agresif. Hal tersebut terbukti dengan rencana mahasiswa yang akan demo pada Kamis (5/12), namun diundur karena ada rencana walikota mencabut izin Siloam.
MUI Sumbar dan Ormas islam masih menunggu Fauzi Bahar mengeluarkan surat resmi atau SK pencabutan izin pem­bangunan Siloam di Padang.
Ketika kabar yang menye­butkan bahwa Fauzi Bahar siap mencabut izin pembangunan Siloam, dikonfirmasi kepada Fauzi Bahar, sampai berita ini ditu­runkan, Fauzi Bahar tidak bisa dihubungi. Informasi yang dihimpun Haluan, Fauzi Bahar berangkat ke Jakarta pada Kamis (5/11) pagi.